SPT adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan perhitungan dan atau melakukan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang undangan Perpajakan.&nbsp;SPT terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.SPT Tahunan memiliki beberapa jenis formulir, diantaranya adalah-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formulir 1771Form ini diperuntukan buat Wajib Pajak Badan dalam negeri baik berbentuk CV, PT, Firma, dan yang berbentuk badan hukum lainnya.-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fromulir 1771 $Form ini diperuntukan bagi Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formulir 1770Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.&nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formulir 1770SDigunakan oleh WP OP (Wajib&nbsp;Pajak Orang Pribadi) yang memiliki penghasilan dari pekerjaan yang berasal lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasillannya lebih dari Rp 60 juta dalam 1 tahun, atau WP tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak dapat digunakan oleh WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Formulir 1770SSFormulir SPT tahunan yang paling umum dan paing sederhana, Formulir tersebut ditujukan ke WP OP yang dalam 1 tahun penghasilannya tidak lebih dari Rp 60 juta.&nbsp;Setelah mengetahui jenis dari formulir SPT tahunan. Terdapat beberapa jenis SPT, diantaranya adalah-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah&nbsp;Dalam mengisi SPT tahunan, terdapat beberapa cara. Salah satu caranya adalah secara online melalui DJP online atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Cara mengisi SPT tahunan secara online tentunya membutuhkan e-FIN atau Electronic Filling Identification Number. Nomor ini dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan menjadi akses untuk masuk dan mengisi e-Filling atau pelaporan pajak SPT tahunan dengan online.&nbsp;Dengan kemajuan teknologi, PT Mitra Pajakku membuat sebuah inovasi dalam Aplikasi Perpajakan. Aplikasi tersebut berfungsi untuk membantu membuat, menghitung, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Orang Pribadi (SPT-OP). PT Mitra Pajakku adalah sebuah perusahaan yang telah menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2005 yang memiliki tim support yang terlatih dengan sertifikat brevet A-B.&nbsp;Pada Aplikasi Perpajakan OP-ku yang dikembangkan oleh tim PT Mitra Pajakku, terdapat layanan untuk melaporkan SPT 1770 S dan 1770 SS yang berfungsi untuk melakukan pelaporan WP yang memiliki penghasilan di atas ataupun di bawah Rp 60 juta. Selain itu, kerahasiaan data sangat terjamin berkat enkripsi dari transaksi elektronik atau efilling SPT menggunakan EFIN sebagai salah satu alat autentikasi.&nbsp;Untuk panduan lebih mendetail dalam menggunakan Aplikasi Perpajakan OP-ku yang dikembangkan oleh tim PT Mitra Pajakku dapat di lihat melalui Link Berikut ini :<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gm3Nn-2ylNo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Gm3Nn-2ylNo</a>

Sebentar lagi masa pelaporan SPT akan Berakhir, sebelum melakukan pelaporan mari kita pahami lebih jauh jenis-jenis SPT yang ada serta pasal yang terkandung di dalamya.

Cara Cepat Lapor SPT

Wajib pajak dapat melaporkan perhitungan atau pembayaran sesuai tagihan dan ketentuan hukum perundangan perpajakan dengan menggunakan SPT. Wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka ke situs Kunjungan Pajak yang berlaku di seluruh kantor pajak dan kantor wilayah DJP.
Pada Pasal 1 UU No. 6/1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam UU No.16/2009, SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang wajib pajak pakai untuk melakukan pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau objek bukan pajak, harta, serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.
Formulir SPT adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi formulir SPT dan mengirimkannya ke DJP setiap tahun sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah ditentukan oleh DJP.
Ada beberapa jenis formulir pada SPT yang perlu diketahui wajib pajak, diantaranya ada SPT 1770 S, SPT 1770 SS, SPT 1770, dan SPT 1107. Formulir-formulir tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi masing-masing keperluan wajib pajak.
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Formulir SPT 1770 S</h2>
Pertama, SPT 1770 S adalah sebuah formulir yang digunakan wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 per tahun. Biasanya digunakan karyawan yang bekerja di dua tempat kerja dalam periode satu tahun pajak.
Formulir SPT 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP) di atas Rp 4.800.000,- per tahun untuk melaporkan penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Formulir ini harus diisi dan dikirimkan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak) setiap tahun, sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah ditentukan oleh DJP.
Pada formulir SPT 1770 S, wajib pajak diwajibkan untuk mencantumkan informasi tentang penghasilan yang diperolehnya dari berbagai sumber, serta pengeluaran yang terkait dengan penghasilan tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus mencantumkan informasi tentang pemotongan pajak yang telah dilakukan oleh pemberi kerja atau penghasilan yang diterima.
Setelah selesai mengisi formulir SPT 1770 S, wajib pajak harus menandatangani formulir tersebut dan mengirimkannya ke DJP melalui pos atau dapat juga mengirimkannya secara elektronik melalui situs e-filing DJP.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63a2aaffb577d80e80bbfc2c/Kenali-Daftar-dan-Lampiran-SPT-Unifikasi-" target="_blank" rel="noopener">Kenali Daftar dan Lampiran SPT Unifikasi</a></h3>
Namun, pada kondisi dimana wajib pajak bisa memperoleh penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dalam satu tahun dan bekerja hanya pada satu perusahaan. Maka formulir yang harus digunakan wajib pajak adalah tetap menggunakan formulir 1770 S.
Wajib pajak yang perlu mengisi formulir 1770 S seperti pada contoh berikut. Irwan adalah seorang Direktur pada perusahaan persero XYZ dan penghasilannya sebanyak Rp 544.400.000. Irwan memiliki istri dan sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT). NPWP istri terpisah dari Irwan dan penghasilan istri sebesar
Irwan membeli perhiasan berupa emas dengan harga Rp 40.000.000, lalu dijual menjadi Rp 78.000.000 dengan keuntungan yang didapatkan Irwan sebanyak Rp 38.000.000. Irwan dan istri memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT). Istri menerima penghasilan neto selama tahun 2018 total sebesar 141.000.000 yang berasal dari Penghasilan Istri sebagai karyawan sebesar Rp 129.000.000 dan Penghasilan dari selisih kurs sebesar Rp 12.000.000. Irwan dan Istri memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya (K/1).
Pada contoh tersebut, data-data seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, data penghasilan dan lain-lain perlu diisi dengan nominal yang benar sesuai dengan situasi yang terjadi. Perlu diingat bahwa pada formulir ini terdiri atas dua laporan yang perlu diisi wajib pajak dengan tepat.
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Formulir SPT 1770 SS</h2>
Kedua, SPT 1770 SS adalah suatu formulir pajak yang digunakan wajib pajak pribadi dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000 selama setahun dan penghasilan berasal dari satu perusahaan saja.
Jika status wajib pajak sebagai karyawan yang bekerja di satu perusahaan dengan penghasilan bruto setahun kurang dari Rp 60.000.000 dan tidak ada penghasilan selain dari bunga bank atau bunga koperasi, maka wajib pajak hanya perlu mengisi SPT 1770 SS.
Wajib pajak yang perlu mengisi formulir 1770 S seperti pada contoh berikut. Surya merupakan karyawan swasta yang memiliki pengahasilan bruto sebesar Rp 30.000.000. PTKP sebesar Rp 32.400.000. Surya memiliki istri. NPWP istri digabung bersama dengan suami (KK). Penghasilan kena pajak Surya sebesar Rp 13.050.000. PPh Terutang Surya sebesar Rp 652.500
<h3 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630d8268767ce5265ee937bc/Apa-Itu-Penyampaian-Surat-Pemberitahuan-(SPT)-Tahunan" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?</a></h3>
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Formulir SPT 1770</h2>
Ketiga, SPT&nbsp;1770 adalah suatu formulir yang digunakan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri atau luar negeri.
Rahman merupakan pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000 dengan pengurang penghasilan sebesar Rp 1.000.000. Rama memiliki seorang istri juga merupakan karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan bruto sebulan Rp 8.000.000 dan pengurang penghasilan sebesar Rp 500.000. Per 1 Januari 2017, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya (K/1). Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan (status KK).
&nbsp;
<h2 class="ql-align-justify" style="text-align: justify;">Formulir SPT 1107</h2>
Keempat, SPT 1107 adalah&nbsp;formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan objek PPN dan PPB terutang atas Pengadaan Barang atau Jasa yang dilakukan oleh Pemungut PPN. Misalnya, Yahya merupakan bendahara pemerintah yang akan melaporkan SPT Masa PPN Januari 2016. PPN yang perlu dibayar pada tanggal 5 Januari 2016. PPN yang terutang sebesar Rp 500.000. Yahya hendak menghitung PPN setelah membeli satu set komputer dengan harga pokok barang Rp 5.000.000 dan PPN dikenakan 10 %.
Pada kondisi ini, apabila wajib pajak telat membayar tagihan maka akan dikenakan bunga sebanyak 2% per bulan. Selain itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.
Jangka waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi paling lama sekitar tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan SPT tahunan badan paling lama sekitar empat bulan setelah akhir tahun pajak.
Wajib pajak dianjurkan untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini justru dapat menguntungkan wajib pajak, sebab dapat terhindar dari sanksi yang diakibatkan telat bayar. Sanksi yang dimaksud atas terlambatnya penyampaian SPT tersebut adalah sebesar seratus ribu rupiah untuk SPT Tahunan WP OP dan satu juta rupiah untuk SPT Tahunan WP Badan.
Demikian tipe formulir yang perlu diketahui wajib pajak. Apabila adanya kesalahan yang menyangkut empat hal tersebut maka SPT dianggap tidak disampaikan. DJP akan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak yang bersangkutan perihal dianggapnya SPT tidak disampaikan.
Hal yang perlu diperhatikan antara lain tanda tangan, kelengkapan pada laporan keterangan atau dokumen persyaratan, pernyataan SPT yang lebih bayar disampaikan setelah tiga tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, serta&nbsp;SPT disampaikan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan baik pada bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan.
Kelak data-data tersebut dapat menguntungkan pada tingkat kesejahteraan perekonomian khususnya penerimaan negara. Dengan begitu, kerja sama dari wajib pajak baik pribadi maupun badan akan sangat berguna bagi pembangunan negara menuju negara yang sejahtera.

Wajib pajak dapat melaporkan perhitungan atau pembayaran sesuai tagihan dan ketentuan hukum perundangan perpajakan dengan menggunakan SPT. Wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka ke situs Kunjungan Pajak yang berlaku di seluruh kantor pajak dan kantor wilayah DJP. Dalam Perpajakan di Indonesia banyak sekali form SPT yang perlu dipenuhi dan berlaku pada situasi-situasi tertentu, Mari kita pahami secara teoritis serta contoh nya.

Belajar Pajak: Pahami Formulir SPT 1770 S, SPT 1770 SS, SPT 1770 dan SPT 1107

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan ketentuan yang mengatur bahwa seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan kena pajak tergolong sebagai Wajib Pajak berlaku juga bagi pensiunan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak pensiunan yang masih memiliki NPWP dan mendapatkan penghasilan diwajibkan untuk melaporkan perpajakannya dengan mengisi dan melaporkan SPT Tahunan.Namun, terdapat juga ketentuan yang mengatur bahwa masyarakat yang secara subjektif dan objektif sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Wajib Pajak akan dibebaskan dari kewajiban perpajakannya. Ketentuan ini tentu berlaku juga bagi pensiunan. Wajib Pajak pensiunan bisa terlepaskan dari kewajiban lapor SPT Tahunan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DJP.&nbsp;Menurut Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, bagi para pekerja yang mulai memasuki masa pensiun sudah tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan jika sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.Kondisi yang dimaksud adalah ketika penghasilan sesudah pensiun di bawah batas penghasilan kena pajak (PTKP). Dengan begitu, apabila penghasilan dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 54 juta, maka para pensiunan tidak perlu menyampaikan SPT tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku otomatis ketika karyawan memasuki masa pensiun.Pekerja yang sudah memasuki masa pensiun harus mengajukan sendiri permohonan non-efektif (NE) kepada kantor pelayanan pajak. Dengan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah PTKP.Jika penghasilan pensiunan masih di atas PTKP, wajib membayar dan melaporkan pajaknya di SPT. Untuk pelaporan bisa memakai formulir SPT Tahunan PPh OP (Orang Pribadi) 1770 atau 1770S.Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020 yang mengatur ketentuan tersebut. Permohonan untuk menjadi Wajib Pajak NE berlaku untuk semua kategori pajak dan dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, badan, umum, dan bendaharawan.Pengisian Formulir 1770 Bagi PensiunanBagi pensiunan yang tidak lagi produktif mendapatkan penghasilan, maka mereka diharuskan menggunakan SPT Tahunan formulir 1770. Agar lebih mudah, pengisian formulir tersebut dapat dimulai dari bagian lampiran terbelakang. Berikut penjelasan mengenai lampiran-lampiran yang dapat diisi oleh wajib pajak pensiunan jika sesuai.<ol><li class="ql-align-justify">Lampiran 1770-IV</li></ol>Pada lampiran ini, Wajib Pajak pensiunan harus menuliskan hartanya pada akhir tahun. Harta yang perlu dilaporkan merupakan seluruh harta milik pensiunan sampai dengan akhir tahun masa pelaporan.&nbsp;<ol><li class="ql-align-justify">Lampiran 1770-III</li></ol>Jika Wajib Pajak pensiunan memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final, maka perlu mengisi lampiran 1770-III ini. Contoh kasus yang memakai lampiran ini adalah pensiunan yang memiliki deposito dan melakukan pengalihan hak atas bangunan, tanah, dan lainnya.<ol><li class="ql-align-justify">Lampiran 1770-II&nbsp;</li></ol>Wajib Pajak pensiunan tidak perlu mengisikan data apapun pada lampiran ini, sehingga melanjutkan pengisian pada lampiran berikutnya.<ol><li class="ql-align-justify">Lampiran 1770-I</li></ol>Pada lampiran ini tidak perlu diisi bagi Wajib Pajak pensiunan yang tidak lagi mempunyai penghasilan. Wajib Pajak pensiunan dapat langsung masuk pada tahap pengisian tahap awal.<ol><li class="ql-align-justify">Lampiran 1770</li></ol>Lampiran ini juga tidak perlu diisi. Yang perlu diperhatikan hanya pengisian nama, NPWP, dan tanggal Wajib Pajak melapor. Jangan lupa untuk memastikan PTKP diisi sesuai dengan PTKP wajib pajak pensiunan tersebut.

Terdapat juga ketentuan yang mengatur bahwa masyarakat yang secara subjektif dan objektif sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Wajib Pajak akan dibebaskan dari kewajiban perpajakannya. Ketentuan ini tentu berlaku juga bagi pensiunan. Wajib Pajak pensiunan bisa terlepaskan dari kewajiban lapor SPT Tahunan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DJP. 

Tahukan Anda Pensiunan Boleh Tidak Lapor SPT?

Salah satu kewajiban yang perlu dilakukan oleh seorang Wajib Pajak adalah melaporkan SPT Tahunan atas penghasilan yang diterimanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sebuah formulir yang digunakan sebagai bentuk pelaporan dari perhitungan atau pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), Objek Pajak Penghasilan, Bukan Objek Pajak Penghasilan, Harta dan Kewajiban.
Dalam proses melaporkan SPT Tahunan, seseorang perlu untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan syarat subyektif dan obyektif dalam kewajiban perpajakan.
Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan terkait dalam pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak terkait hak dan kewajibannya berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat beberapa SPT Tahunan Orang Pribadi yang perlu untuk dilaporkan pada saat melaporkan pajak tahunan, yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS. Apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiga jenis SPT Tahunan tersebut?
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Dasar Pada Formulir SPT 1770, 1770S, Dan 1770SS</h2>
Menurut Dirjen Pajak RI, perbedaaan dasar di antara ketiga formulir tersebut ialah pada status pekerja dan besaran penghasilan Wajib Pajak Perorangan setiap tahunnya. Berikut uraiannya :
<ul>
<li style="text-align: justify;">Bagi Wajib Pajak yang merupakan pekerja dengan penghasilan lain, maka dapat mengisi SPT dengan menggunakan formulir 1770. Penggunaan formulir 1770 berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.</li>
<li style="text-align: justify;">Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dan/atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770S.</li>
<li style="text-align: justify;">Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770SS.</li>
</ul>
<h3>Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62d8c0afa9ea8709cb18b2e5/Tantangan-Penyederhanaan-Lapor-SPT-DJP-Kaji-Prepopulated-Tax-Return" target="_blank" rel="noopener">Tantangan Penyederhanaan Lapor SPT, DJP Kaji Prepopulated Tax Return</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770</h2>
SPT 1770 adalah formulir yang digunakan untuk menyatakan Pendapatan Perorangan yang harus diajukan oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Formulir ini harus diisi oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajak tahunan melebihi batas yang ditentukan oleh pemerintah. Formulir SPT 1770 ini biasanya diberikan kepada wajib pajak pada awal tahun pajak, dan wajib pajak harus mengajukan formulir tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Jenis SPT Tahunan ini memiliki ketentuan bagi Wajib Pajak yang merupakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mempunyai penghasilan</li>
<li>Berasal dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja</li>
<li>Dikenakan PPh final dan/atau bersifat final</li>
<li>Berasal dari penghasilan lain.</li>
</ul>
Pada dasarnya, untuk jenis SPT Tahunan 1770 ini merupakan Surat Pemberitahuan yang perlu dihitung atau dibayarkan dan kemudian dilaporkan oleh Wajib Pajak yang memiliki sebuah usaha kecil.
<h2 style="text-align: justify;">SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S (Sederhana)</h2>
SPT 1770S adalah Jenis SPT Tahunan yang memiliki ketentuan sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mempunyai penghasilan</li>
<li>Berasal dari satu atau lebih pemberi kerja</li>
<li>Dalam negeri lainnya</li>
<li>Dikenakan PPh final dan/atau bersifat final.</li>
</ul>
Untuk SPT Tahunan 1770S ini merupakan Surat Pemberitahuan yang perlu dilaporkan oleh Wajib Pajak apabila memiliki jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
Untuk pelaporan SPT Tahunan jenis 1770, 1770S, dan 1770SS dapat disampaikan melalui formulir kertas (tertulis) atau dapat juga dilaporkan melalui E-Filing dari Pajakku dan dapat disampaikan sampai tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan berakhir.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/60419984c069d02167e95796/Kode-Utang-Pajak-pada-SPT-Tahunan-PPh-Orang-Pribadi" target="_blank" rel="noopener">Kode Utang Pajak pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS (Sangat Sederhana)</h2>
Sedangkan, untuk jenis SPT Tahunan ini memiliki ketentuan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mempunyai penghasilan</li>
<li>Berasal selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas</li>
<li>Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)</li>
</ul>
Pada intinya, Wajib Pajak yang diharuskan melaporkan SPT Tahunan jenis 170SS ini adalah Wajib Pajak yang penghasilan brutonya menyentuh sampai angka lebih dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
Sebagai informasi tambahan, penghasilan bruto yang dimaksudkan dalam jenis SPT Tahunan yang sebelumnya disebutkan merupakan penghasilan kotor yang didapatkan oleh Wajib Pajak selama satu tahun bekerja yang berasal dari penghasilan kerja, tunjangan, ataupun penghasilan yang didapatkan dari hasil usaha yang merupakan hak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Perlu diketahui pula, bagi setiap Wajib Pajak yang hendak melaporkan SPT Tahunan mereka, terdapat beberapa kriteria yang dapat menyebabkan SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan, yaitu sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan</li>
<li>SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diprasyaratkan</li>
<li>SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun</li>
<li>SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.</li>
</ul>
Perbedaan dari ketiga jenis SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ini dapat menjadi acuan kita supaya tidak salah dalam mengisi, membayar, dan melaporkan pajak tahunan.

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan terkait dalam pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak terkait hak dan kewajibannya berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa SPT Tahunan Orang Pribadi yang perlu untuk dilaporkan pada saat melaporkan pajak tahunan, yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS.

Mengenal Perbedaan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770, 1770S, dan 1770SS

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tentunya kita sudah tak asing lagi dengan yang namanya Surat Pemberitahuan yang sering disingkat dengan SPT. SPT merupakan salah satu bentuk administrasi perpajakan yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak. 
Surat pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya, baik yang termasuk objek pajak maupun non objek pajak. Berdasarkan aturan Undang-Undang, terdapat 2 jenis SPT yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. 
SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan (bulanan). Sementara itu, SPT Tahunan merupakan surat pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak setiap tahunnya atau pada periode tahun pajak berakhir. &nbsp;
Contoh SPT Masa yaitu: SPT Masa untuk PPh Pasal 15, 21, 22, 23, 25, 26 serta PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pemungut PPN.&nbsp;&nbsp;
Sedangkan, SPT Tahunan dibedakan menjadi 2 yaitu pertama, SPT Tahunan untuk orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 SS, 1770 S, dan 1770 yang dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang kedua, SPT Tahunan bagi wajib pajak badan yang menggunakan formulir 1771. &nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Surat Pemberitahuan&nbsp;</h2>
Berikut merupakan fungsi dari Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak, petugas pajak, maupun bagi pemotong pajak:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>Bagi pihak wajib pajak, SPT merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban atas perhitungan jumlah pajak yang telah dibayarkan termasuk pula di dalamnya berisi penjelasan mengenai apakah pembayaran pajak terutang tersebut dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau pihak lainnya. Selain itu, SPT dalam hal ini juga berfungsi memberi penjelasan apakah pajak tersebut dipungut dari orang pribadi atau badan</li>
<li>Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT memiliki fungsi sebagai alat pelaporan serta pertanggungjawaban atas pajaknya. Di dalamnya terdapat informasi PPN dan PPnBM berupa pengkreditan pajak masukan (PM) terhadap pajak keluaran (PK) &nbsp;</li>
<li>Bagi pihak pemotong pajak seperti perusahaan fungsi SPT adalah sebagai alat dan bukti pertanggung jawaban atas pembayaran pajak bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut memang telah dibayarkan</li>
<li>Bagi petugas pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tak hanya itu, SPT juga salah satu bentuk realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dari pihak petugas pajak. &nbsp;</li>
</ul>
Perlu diketahui, bahwa pajak yang dilaporkan pada SPT Tahunan menggunakan formulir yang beragam tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan. Perlu diingat kembali, bahwa apabila SPT tidak atau terlambat dilaporkan sampai batas waktu yang telah ditentukan, misalnya SPT Tahunan bagi orang pribadi yang tenggat waktu pelaporannya adalah paling lambat akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, maka sanksi dapat dikenakan bagi wajib pajak yang bersangkutan. &nbsp;
Di dalam Surat Pemberitahuan terdiri dari bagian lampiran dan induk SPT. Lampiran biasanya memuat komponen-komponen sebagai pelengkap SPT induk. Contohnya seperti daftar harta, daftar kewajiban, hingga daftar anggota keluarga. &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630c68d1767ce5265ee93744/Apa-Itu-Penerapan-Persetujuan-Penghindaran-Pajak-Berganda" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda?</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian SPT Induk&nbsp;</h2>
Sementara itu, SPT Induk merupakan halaman utama yang bisa dilihat di detail SPT. Pada halaman induk ini, terlihat jumlah penghasilan serta jumlah pajak yang dipotong yang dapat dikategorikan dalam setiap kode objek pajak.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Komponen Dalam SPT Induk&nbsp;</h2>
<h3 style="text-align: justify;">SPT Tahunan Untuk Orang Pribadi (1770 S)&nbsp;&nbsp;</h3>
SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri lainnya atau penghasilan yang dikenakan PPh final maupun bersifat final. &nbsp;
Induk SPT ini terdiri dari:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>Identitas Wajib Pajak, terdiri dari NPWP, Nama Wajib Pajak, Pekerjaan, Status Kewajiban Perpajakan dan lain sebagainya</li>
<li>Bagian Penghasilan Neto, terdiri dari penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto dari luar negeri, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</li>
<li>Bagian Penghasilan Kena Pajak (PKP), terdiri dari jumlah PTKP serta jumlah penghasilan kena pajak (PKP) &nbsp;</li>
<li>Bagian PPh Terutang yaitu jumlah PKP dikalikan dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 UU PPh &nbsp;</li>
<li>Selanjutnya, terdapat bagian kredit pajak, PPh terutang yang telah dicari sebelumnya dikurang dengan kredit pajak makan memperoleh jumlah PPh yang kurang atau lebih dibayar</li>
<li>Selain itu, terdapat nominal angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya &nbsp;</li>
<li>Dalam Induk SPT juga terdapat daftar berkas atau dokumen yang diperlukan pada bagian lampiran</li>
<li>Terdapat pula pernyataan oleh wajib pakal yang berisi bahwa SPT diisi dengan benar, lengkap, dan jelas</li>
<li>Berisi tanggal pelaporan SPT serta tanda tangan wajib pajak.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62e88bc7a9ea8709cb18b697/Kewajiban-SPT-Masa-PPN-bagi-Pengusaha-Kena-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kewajiban SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak</a></h3>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">SPT Tahunan Untuk Orang Pribadi (1770)&nbsp;&nbsp;</h3>
SPT ini merupakan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final maupun bersifat final dan penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri lainnya atau dari luar negeri.&nbsp;&nbsp;
Induk SPT ini terdiri dari:&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li>Identitas Wajib Pajak, terdiri dari NPWP, Nama Wajib Pajak, Pekerjaan, Status Kewajiban Perpajakan dan lain sebagainya</li>
<li>Bagian Penghasilan Neto, terdiri dari penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto dari luar negeri, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib</li>
<li>Bagian Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdiri dari jumlah kompensasi kerugian,&nbsp; jumlah PTKP serta jumlah penghasilan kena pajak (PKP) &nbsp;</li>
<li>Bagian PPh Terutang yaitu jumlah PKP dikalikan dengan menggunakan tarif PPh pasal 17 UU PPh dan pengembalian/pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, maka selanjutnya diperoleh jumlah PPh terutang&nbsp;</li>
<li>Selanjutnya terdapat bagian kredit pajak, PPh terutang yang telah dicari sebelumnya dikurang dengan kredit pajak, maka memperoleh jumlah PPh yang kurang atau lebih dibayar</li>
<li>Selain itu, terdapat nominal angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya &nbsp;</li>
<li>Dalam Induk SPT juga terdapat daftar berkas atau dokumen yang diperlukan pada bagian lampiran</li>
<li>Terdapat pula pernyataan oleh wajib pakal yang berisi bahwa SPT diisi dengan benar, lengkap, dan jelas</li>
<li>Berisi tanggal pelaporan SPT serta tanda tangan wajib pajak.&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">SPT Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan (1771)&nbsp;&nbsp;</h3>
Jenis SPT ini digunakan oleh wajib pajak yang berbentuk badan usaha seperti PT maupun CV. Dalam induk SPT 1771 ini terdiri dari Identitas Wajib Pajak (NPWP, Nama Wajib Pajak, Pekerjaan, Jenis Usaha beserta KLU, No. Telepon, Periode Pembukuan dan lain sebagainya). &nbsp;
Selain itu, juga terdapat informasi mengenai apakah pembukuan atau laporan keuangan itu diaudit atau tidak. Tak hanya itu, terdapat pula NPWP kantor akuntan publik (KAP), NPWP akuntan publik, NPWP Kantor Konsultan Pajak (KKP), dan NPWP konsultan pajak tersebut. &nbsp;
Pada Bagian SPT Induk Perhitungan terdiri dari: &nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Perhitungan Penghasilan Kena Pajak, yang meliputi pengurangan antara penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal</li>
<li>Perhitungan PPh Terutang, meliputi pilihan tarif PPh, pengembalian atau pengurangan pajak dalam negeri lalu dijumlahkan, sehingga memperoleh jumlah Pph terutang</li>
<li>Perhitungan Kredit Pajak (Kredit pajak dalam negeri dan luar negeri)</li>
<li>Perhitungan PPh Kurang / Lebih Bayar&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Periode Tahun Berjalan&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Komponen PPh Final dan Penghasilan yang Bukan Objek Pajak&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Melengkapi pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa&nbsp;</li>
<li>Melengkapi dokumen atau berkas yang menjadi lampiran yang dibutuhkan.</li>
</ol>
Selanjutnya, terdapat pula pernyataan oleh wajib pakal yang berisi bahwa SPT diisi dengan benar, lengkap dan jelas.&nbsp; Kemudian berisi tanggal pelaporan SPT serta tanda tangan wajib pajak. &nbsp;

SPT Induk merupakan halaman utama yang bisa dilihat di detail SPT. Pada halaman induk ini terlihat jumlah penghasilan serta jumlah pajak yang dipotong yang dapat dikategorikan dalam setiap kode objek pajak. Seperti apa penjelasan selengkapnya? simak informasinya di sini!

Apa yang Dimaksud Dengan SPT Induk?  

Pelaporan SPT PPh 21 adalah kewajiban perpajakan yang memerlukan pengisian formulir dan lampiran-lampiran. Apa saja lampiran yang terdapat di dalamnya? mari simak informasinya di sini!

Mengenal Lampiran Pada SPT PPh 21

Salah satu kewajiban pajak setiap Wajib Pajak di Indonesia yakni membayar dan melaporkan pajak. Adapun, pajak paling umum yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sendiri adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan ini dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu periode waktu.
Namun, sering menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kewajiban pajak jika Wajib Pajak sudah pensiun? Apakah ada pajak yang harus dibayarkan? Apakah ada pajak yang harus dilaporkan dengan SPT? Lalu, bagaimana dengan SPT Taspen?
Ketika seorang Wajib Pajak sudah memasuki masa pensiun atau tidak bekerja secara aktif lagi, maka Wajib Pajak tersebut tetap mempunyai kewajiban perpajakannya. Kok bisa? Sebab, Wajib Pajak pensiunan masih menerima dana pensiun yang menjadi pemasukannya secara rutin.
Di samping itu, Wajib Pajak tersebut masih mempunyai berbagai aset dengan atas namanya sendiri sebagai pemilik. Meski tidak secara langsung mempunyai kewajiban membayar, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala.
Selain itu, sepanjang NPWP masih aktif, maka Wajib Pajak pensiunan juga harus melaporkan SPTnya secara berkala. Untuk lebih memahami kewajiban pajak Wajib Pajak pensiunan, mari simak artikel berikut ini!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Pembayaran Pajak untuk Wajib Pajak Pensiunan</h2>
Pembayaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) harus dilakukan secara rutin setiap periode waktu baik secara langsung maupun dipotong/dipungut oleh pihak lain. Setiap kali dibayarkan, pajak ini mempunyai bukti transaksi sebagai berkas valid bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan.
Sementara, pada konteks pensiunan sendiri, Pajak Penghasilan (PPh) tidak lagi perlu dibayarkan karena diasumsikan Wajib Pajak pensiunan tidak mempunyai penghasilan aktif. Meski demikian, jika Wajib Pajak pensiunan mempunyai penghasilan dari luar dana pensiun, maka tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut.
Misalnya, seorang Wajib Pajak pensiunan mempunyai bisnis kecil-kecilan dengan omzet yang masih di bawah batas PPh final. Maka, Wajib Pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk membayarkan PPh final UMKM sesuai dengan aturan yang berlaku.
Contoh lainnya, dimana seorang Wajib Pajak pensiunan mempunyai penghasilan dari bunga deposito, maka juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajaknya. Tentu ada aturan tertentu yang mengatur mengenai pajak deposito ini. Aturan ini yang kemudian menjadi acuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut. Jangan sampai setelah pensiun malah melakukan pelanggaran pajak akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan untuk pensiunan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/633d29efb577d80e80b43616/Kebijakan-Fiskal:-Tax-Clearance-dan-Perbedaannya-dengan-Kebijakan-Moneter" target="_blank" rel="noopener">Kebijakan Fiskal: Tax Clearance dan Perbedaannya dengan Kebijakan Moneter</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Agar Wajib Pajak Pensiunan Tidak Lapor Pajak</h2>
Untuk pelaporan pajak sendiri, setiap Wajib Pajak yang masih tinggal di Indonesia berkewajiban menuntaskan kewajiban perpajakannya. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan laporan yang wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak dengan NPWP, bahkan jika Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai penghasilan sama sekali.
Akan tetapi, terdapat juga ketentuan yang mengatur bahwa masyarakat yang secara subjektif dan objektif sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Wajib Pajak akan dibebaskan dari kewajiban perpajakannya. Ketentuan ini tentu berlaku juga bagi pensiunan. Wajib Pajak pensiunan bisa terlepas dari kewajiban lapor SPT Tahunan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor, bagi para karyawan yang memasuki masa pensiun sudah tidak perlu melaporkan SPT Tahunan, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.
Persyaratan yang dimaksud adalah ketika penghasilan sesudah pensiun di bawah batas penghasilan kena pajak atau PTKP. Dengan begitu, jika penghasilan dalam setahun tidak lebih dari Rp 54 juta, maka Wajib Pajak pensiunan tidak perlu melaporkan SPT Tahunan tetapi ketentuan ini tidak berlaku secara otomatis ketika karyawan memasuki masa pensiun. Selain itu, syarat selanjutnya adalah Wajib Pajak tidak mempunyai penghasilan lain selain dari pemberian dana pensiun.
Syarat berikutnya, karyawan yang sudah memasuki masa pensiun harus mengajukan sendiri permohonana NPWP non-efektif (NE) kepada kantor pajak apabila memang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Dengan berstatus NPWP non-efektif (NE), maka pensiunan tidak perlu lapor SPT Tahunan.
Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak NE dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan status tersebut hanya dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun, ketentuan administrasi mengenai pengajuan NPWP non-efektif (NE) telah diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12084/PER_DIRJEN_PJK/PER-04/PJ/2020" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-04/PJ/2020.</a>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Pelaporan Pajak untuk Wajib Pajak Pensiunan</h2>
Lain halnya jika Wajib Pajak pensiunan tidak memenuhi persyaratan di atas, maka diwajibkan melaporkan SPT Tahunan dengan mengisi data penghasilannya. SPT Taspen inilah yang kemudian digunakan untuk pelaporan Wajib Pajak pensiunan dan menerima dana pensiun dari perusahaan atau PT Taspen.
Dalam hal ini, Wajib Pajak pensiunan tidak lagi menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS dalam pelaporan pajak tahunannya, namun menggunakan formulir 1770. Formulir SPT Taspen ini kemudian berisikan tentang pewarisan, hibah, penjualan atau pembelian aset baru, dan lain sebagainya secara detail dan rinci. Untuk jenis penghasilan dari aset atau investasi yang dimiliki, seperti deposito, tabungan, saham, dan reksadana, juga turut dilaporkan dalam formulir tersebut dengan jelas.
Perlu diketahui, bahwa pelaporan dengan Formulir 1770 untuk Wajib Pajak pensiunan sendiri disertai Formulir 1721-A2 untuk pensiunan aparatur sipil negara. Formulir ini bisa diperoleh dengan mengakses situs PT Taspen (services.taspen.co.id) atau mengunjungi kantor Taspen langsung. Formulir inilah yang digunakan sebagai bukti bahwa kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) sudah dilaksanakan dan menjadi bukti valid selesainya kewajiban pajak periode tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga <a href="https://www.pajakku.com/read/62d8afa8a9ea8709cb18b2c7/Apa-Itu-Core-Tax-System" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Core Tax System?</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Prosedur Pembuatan SPT Taspen</h2>
Mungkin masih banyak Wajib Pajak pensiunan yang kurang memahami tentang pelaporan pajak secara online seperti saat ini. Prosesnya sebenarnya mudah, jika Wajib Pajak pensiunan sudah bekerja di perusahaan atau sebagai ASN, tentu mempunyai syarat utama yang diperlukan, yaitu NPWP. Biasanya, pemberi kerja juga telah melakukan prosedur secara online, sehingga Wajib Pajak pensiunan bisa mengikuti prosesnya saja.
Pelaporan SPT Taspen sendiri sebenarnya sama dengan yang dilakukan pada pelaporan SPT lainnya. Hanya saja, karena status Wajib Pajak sudah menjadi pensiunan, maka SPT ini harus dilaporkan secara mandiri tanpa bantuan dari pemberi kerja lagi. Kuncinya dalam pelaporan SPT Taspen adalah penggunaan Formulir 1770 dengan lampiran Formulir 1721-A2. Dengan catatan, Wajib Pajak tidak mempunyai pendapatan aktif yang lain.
Jika Wajib Pajak pensiunan mempunyai pendapatan lain yang bersifat aktif, seperti usaha dagang atau lainnya, formulir yang digunakan bukan Formulir 1770, karena status Wajib Pajak tidak dilihat dari status pekerjaan, tetapi pemasukan. Untuk itu, sesuaikan penggunaan formulir pelaporan SPT dengan Formulir 1770S atau 1770SS menurut besaran penghasilan yang diterima setiap bulan atau tahunnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengisian Formulir 1770 untuk Wajib Pajak Pensiunan</h2>
Bagi Wajib Pajak pensiunan yang tidak lagi produktif mendapatkan penghasilan, maka mereka harus menggunakan SPT Tahunan Formulir 1770. Untuk lebih mudah, penghasilan formulir tersebut bisa dimulai dari bagian lampiran terbelakang. Berikut ini penjelasan mengenai lampiran-lampiran yang bisa diisi oleh Wajib Pajak pensiunan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Lampiran 1770-IV</h3>
</li>
</ul>
Pada lampiran ini, Wajib Pajak pensiunan harus mencatat hartanya pada akhir tahun. Harta yang harus dilaporkan merupakan seluruh harta milik pensiunan sampai dengan akhir tahunan pelaporan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Lampiran 1770-III</h3>
</li>
</ul>
Jika Wajib Pajak pensiunan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final, maka harus mengisi lampiran ini. Contohnya, pensiunan mempunyai deposito dan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Lampiran 1770-II</h3>
</li>
</ul>
Wajib Pajak pensiunan tidak perlu lagi mengisi data apapun pada lampiran ini, sehingga bisa melanjutkan pengisian pada lampiran berikutnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Lampiran 1770-I</h3>
</li>
</ul>
Pada lampiran ini tidak perlu diisi oleh Wajib Pajak pensiunan yang tidak lagi mempunyai penghasilan. Wajib Pajak pensiunan bisa langsung masuk pada tahap pengisian lampiran berikutnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Lampiran 1770</h3>
</li>
</ul>
Lampiran ini juga tidak perlu diisi, yang perlu dilakukan ialah pengisian nama, NPWP, dan tanggal Wajib Pajak melapor. Jangan lupa memastikan PTKP diisi sesuai dengan PTKP Wajib Pajak pensiunan bersangkutan.

Ketika seorang Wajib Pajak sudah memasuki masa pensiun atau tidak bekerja secara aktif lagi, maka Wajib Pajak tersebut tetap mempunyai kewajiban perpajakannya. Selain itu, sepanjang NPWP masih aktif, maka Wajib Pajak pensiunan juga harus melaporkan SPTnya secara berkala. Untuk lebih memahami kewajiban pajak Wajib Pajak pesiunan, mari simak artikel berikut ini!

Kewajiban SPT Taspen Untuk Wajib Pajak Pensiunan

Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. SPT Tahunan Orang Pribadi sendiri adalah laporan pajak tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak. Formulir ini harus diisi oleh setiap WPP yang memiliki pendapatan yang harus dikenakan pajak, baik itu dari penghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap.
Dalam formulir ini, WPOP harus melaporkan seluruh pendapatan yang diperoleh, beserta pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengurangi pendapatan tersebut dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.
Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi (formulir 1770) yang digunakan di Indonesia, yaitu formulir SPT 1770, formulir SPT 1770 S, dan formulir SPT 1770 SS. Ketiganya dibedakan berdasarkan jumlah dan sumber penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770</h3>
</li>
</ul>
Formulir 1770 ialah formulir yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari batas yang ditentukan oleh pemerintah,
Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan, baik secara penuh waktu atau paruh waktu. Formulir ini juga digunakan untuk seseorang yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final serta memiliki penghasilan dari dalam atau luar negeri.
Jika Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria di atas, Anda dapat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 yang ada <a href="https://www.pajakku.com/upload/misc/01%20form%201770%202009.pdf" target="_blank" rel="noopener">di sini.</a>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="https://www.pajakku.com/upload/misc/01%20form%201770%202009.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.pajakku.com/upload/images/a0b0ab0f5c1c77a6c77c2dad7cd71a82" alt="" width="438" height="367" /></a> Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/639fd275b577d80e80ac6680/Batas-Akhir-Penyetoran-PPN-dan-Pelaporan-SPT-Masa-PPN-Tahun-2023" target="_blank" rel="noopener">Batas Akhir Penyetoran PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2023</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 S (Sederhana)</h3>
</li>
</ul>
Formulir 1770 S ini ialah formulir yang digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp60.000.000. Pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja dapat melaporkan pajak dengan formulir ini.
Jika Anda termasuk kriteria di atas, Anda dapat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S dengan mengunduhnya <a href="https://www.pajakku.com/upload/misc/1770S.pdf" target="_blank" rel="noopener">di sini.</a>
<a href="https://www.pajakku.com/upload/misc/1770S.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.pajakku.com/upload/images/eadbd2102ceec9244ac9c3231d2851f2" alt="" width="460" height="387" /></a>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Formulir SPT Tahunan 1770 SS (Sangat Sederhana)</h3>
</li>
</ul>
Formulir SPT Tahunan 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan penghasilan kurang atau sama dengan Rp60.000.000 setiap tahunnya. Formulir ini digunakan untuk karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal setahun. Penghasilan ini dapat berasal selain dari usaha atau pekerjaan bebas.
Jika Anda termasuk kriteria di atas, Anda dapat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 SS dengan mengunduhnya <a href="https://www.pajakku.com/upload/misc/Formulir_SPT_1770_SS.pdf" target="_blank" rel="noopener">di sini.</a>
<a href="https://www.pajakku.com/upload/misc/Formulir_SPT_1770_SS.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.pajakku.com/upload/images/fddbea3df841cab581dd0f42e535972e" alt="" width="406" height="417" /></a>
Dengan mengetahui format dan jenis dari masing-masing formulir SPT Orang Pribadi, Wajib Pajak akan mengenali perbedaannya sehingga dapat menentukan jenis SPT apa yang hasil digunakannya untuk melaporkan pajak tahunan. Contoh dokumen tersebut dapat menjadi acuan agar Wajib Pajak tidak salah mengisi, membayar, dan melaporkan pajak tahunan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63be8e13b577d80e8031b078/203-Ribu-WP-Sudah-Lapor-SPT-2022-DJP-Imbau-WP-Lapor-SPT-2022-Agar-Bebas-Denda" target="_blank" rel="noopener">203 Ribu WP Sudah Lapor SPT 2022, DJP Imbau WP Lapor SPT 2022 Agar Bebas Denda</a></h3>

Wajib Pajak Pribadi memiliki kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. SPT Tahunan Orang Pribadi sendiri adalah laporan pajak tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPP) di Indonesia untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh selama tahun pajak. 

SPT Tahunan Badan PPh 1771

Lapor SPT Tahunan Badan Gratis
Sekarang Juga

SPT Tahunan PPh 1770 & 1770 S

Laporkan SPT Tahunanmu segera disini!
Mudah, Aman dan 100% Gratis

Apa yang Dimaksud Dengan SPT Induk? ...

12-01-2023

Mengenal Lampiran Pada SPT PPh 21...

18-01-2023

Kewajiban SPT Taspen Untuk Wajib Pajak Pensiu...

18-01-2023

Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi, Cek...

20-02-2023

Cara Cepat Lapor SPT...

10-03-2020

Belajar Pajak: Pahami Formulir SPT 1770 S, SP...

01-09-2020

Tahukan Anda Pensiunan Boleh Tidak Lapor SPT?...

19-03-2021

Mengenal Perbedaan SPT Tahunan Orang Pribadi ...

04-06-2021

Apa yang Dimaksud Dengan SPT Induk? ...

12-01-2023

Mengenal Lampiran Pada SPT PPh 21...

18-01-2023

Kewajiban SPT Taspen Untuk Wajib Pajak Pensiu...

18-01-2023

Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi, Cek...

20-02-2023

Cara Cepat Lapor SPT...

10-03-2020

Belajar Pajak: Pahami Formulir SPT 1770 S, SP...

01-09-2020

Tahukan Anda Pensiunan Boleh Tidak Lapor SPT?...

19-03-2021

Mengenal Perbedaan SPT Tahunan Orang Pribadi ...

04-06-2021

SPT Tahunan Badan PPh 1771

Lapor SPT Tahunan Badan Gratis Sekarang Juga

SPT Tahunan PPh 1770 & 1770 S

Laporkan SPT Tahunanmu segera disini! Mudah, Aman dan 100% Gratis

Lapor SPT Tahunan Badan Gratis
Sekarang Juga

Laporkan SPT Tahunanmu segera disini!
Mudah, Aman dan 100% Gratis